PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN SISMENNAS YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TERORISME
A. PENDAHULUAN
Sistem manajemen nasional adalah suatu sistem yang meliputi faktor karsa, sarana dan upaya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Dalam konsepsi Sismennas,, manajemen merupakan faktor upaya, organisasi sebagai faktor sarana dan embanan Nasional sebagai faktor karsa yang memberi arah dan pemerpadu keseluruhan proses.
Sebagai suatu sistem, Sismennas merupakan perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses secara menyeluruh untuk mencapai tujuan nasional.
Sebagai manajemen, Sismennas adalah rangkaian pengambilan keputusan/ kebijaksanaan dalam melaksanakan keseluruhan fungsi managerial yang terdiri dari perencanaan, pengendalian dan penilaian dengan kewenangan pembuatan aturan, penerapan aturan dan pengujian aturan, dalam rangka pencapaian tujuan secara berdaya dan berhasil guna.
Secara nasional, Sismennas menunjukkan cakupan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, serta seluruh bidang, tatanan, wilayah, tingkatan bidang administrasi pemerintahan.
Salah satu fungsi yang diemban dalam Sistem Manajemen Nasional adalah Fungsi Penyelenggaraan Pembangunan. Fungsi tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pembangunan yang harus diterapkan oleh Pemerintah dan segenap jajarannya. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan diperlukan strategi yang matang karena terbukti kesalahan dalam menetapkan kebijakan pembangunan berdampak fatal terhadap Ketahanan Nasional. Bukti nyata adalah munculnya pemberontakan di berbagai daerah pada masa awal kemerdekaan dimana dirasakan tidak meratanya pembangunan nasional. Pada masa globalisasi saat ini sensitivitas akan hal tersebut semakin tinggi dengan risiko aksi terorisme dan separatisme.
Dengan demikian diperlukan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional sebagai bagian dari Sistem Manajemen Nasional.
B. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kabinet pertama di Indonesia yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 disebut sebagai Kabinet Presidensial masih bersifat formal dan belum dapat melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Program kabinet tersebut pun tidak pernah diumumkan.
Pasca pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, Bangsa Indonesia masih mengalami masalah perekonomian yang kompleks. Kondisi perekonomian masih dikuasai asing, sehingga pada masa pemerintahan Kabinet Natsir (1950-1951), Soemitro Djoyohadikusumo sebagai ekonom sekaligus Menteri Perdagangan pada saat itu menggagas gerakan ekonomi yang disebut Program Benteng. Program ini bertujuan melindungi usaha-usaha pribumi dengan mengucurkan kredit bagi pengusaha lokal dalam rangka membangun struktur ekonomi nasional (Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pada akhirnya tujuan program tersebut tidak tercapai dengan baik, bahkan berdampak pada defisit negara.
Kabinet Natsir hanya bertahan selama dua tahun, demikian juga kabinet-kabinet setelahnya hanya bertahan rata-rata satu atau dua tahun. Program dari tiap kabinet tersebut bersifat jangka pendek, kecuali dimulai pada Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957) dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun. Kabinet terakhir pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Djuanda (1957-1959).
Beberapa pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah dihasilkan oleh setiap kabinet yang pernah berkuasa. Namun ternyata semua pencapaian tersebut tidak mampu menahan “kekecewaan” daerah khususnya di luar jawa. Hal ini dikarenakan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional masih tersentralisasi di Jawa oleh Pemerintah Pusat sehingga menyulut ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Tahun 1953 – 1962 Indonesi bergolak , daerah-daerah menuntut otonomi hingga meningkat dengan pecahnya perang. Prof. Dr. R.Z. Leirissa, sejarahwan UI, menyebutkan adanya ketidakpuasan di daerah-daerah terhadap sistem pembangunan saat itu. Ketidakpuasan tersebut yang kemudian didukung oleh beberapa perwira Tentara Nasional dan tokoh politik nasional semakin memperkuat daerah yang pada akhirnya dijawab oleh pemerintah pusat dengan Operasi Militer.
Masih dalam dekade yang sama, satu aksi terorisme terjadi di Jakarta pada 30 November 1957 dikenal dengan Peristiwa Cikini, aksi peledakan granat di area SD Sekolah Perguruan Cikini dengan target pembunuhan Presiden Soekarno. Peristiwa ini oleh pemerintah pusat pada saat itu dikaitkan dengan perlawanan yang ada di daerah sehingga hasil Musyawarah Nasional (Munas) 1957 yang seharusnya dapat mengakomodir tuntutan daerah dibekukan. Ironisnya pada hari yang sama 30 November 1957, sebagaimana hasil Munas sedang dilangsungkan Musyawarah Pembangunan Nasional. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan nasional semakin terhambat.
Masalah yang kompleks pada era Orde Lama tersebut secara tidak langsung menunjukkan adanya kegagalan sistem manajemen nasional sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi penyelenggaraan pembangunan.
Pada era Orde Baru, Sistem Manajemen Nasional dalam fungsi Penyelenggaraan Pembangunan, secara administratif menjadi lebih sistematis. Hal ini terlihat dari adanya pedoman dan landasan yang jelas dan terencana dalam rangka pembangunan nasional. Pada era ini dicetuskan Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan sebagai pedoman pembangunan nasional. Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum dalam penjabaran perencanaan pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Periode awal periode pemerintahan Orde Baru diwarnai dengan kebijakan pembangunan yang berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang besar masuknya modal asing. Dalam menggambarkan situasi konkret, Hariman Siregar selaku Ketua Dewan Mahasiswa UI pada tahun 1973, menggambarkan bahwa perekonomian negara pada waktu itu ditopang oleh lima sektor . Lima sektor tersebut yaitu:
1. Bantuan Luar Negeri,
2. Modal Asing,
3. Ekspor Karet,
4. Minyak Bumi,
5. Kayu.
Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa peningkatan hasil karet, minyak bumi dan kayu pun tidak mungkin tanpa ditunjang oleh sumber-sumber luar pada poin 1 & 2. Dengan demikian bantuan luar negeri dan modal asing merupakan faktor pokok dalam perekonomian negara.
Dalam tempo yang relatif singkat pada Repelita I dapat dilihat dari makro ekonomi di atas kertas, terlihat prestasi yang mengesankan. Inflasi dapat ditekan, situasi moneter terkendali dan laju pertumbuhan ekonomi meninggi. Namun menurut Dorodjatun Kuntjoro Jakti, 80% biaya investasi pembangunan justru datang dari luar negeri.
Keadaan utang luar negeri hingga akhir 1973 dari Intergovermental Group on Indonesia (IGGI) saja mencapai US$ 2,73 miliar. Situasi tersebut sangat serius mengingat Orde Baru pada saat itu baru berusia tujuh tahun. Konsekuensi yang sangat mungkin ditimbulkan di masa datang tentu sangat mahal, masyarakat kecil akan menjadi lebih berat kehidupannya.
Pemerataan pembangunan fisik kala itu sudah lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya namun tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan non-fisik.Pemikiran yang mendasari konsep pembangunan nasional lebih banyak dipengaruhi pemikiran materialisme atas hasil ekonomi dan pembangunan fisik. Ini terjadi akibat adanya arogansi sektoral yang menimbulkan ketimpangan antarsektor dalam pembangunan. Muncul pula ekses lain yaitu merajalelanya korupsi dan mislokasi keuangan negara seperti dalam proyek TMII.
Kondisi ini mendorong terorganisirnya gerakan mahasiswa tahun 1973 yang mengkritisi kebijakan pemerintah dengan mengusung pemikiran strategi pembangunan alternatif untuk membereskan masalah ketergantungan dan menyusun kekuatan ekonomi dalam negeri. Puncak dari gerakan ini adalah demonstrasi mahasiswa pada tanggal 15 Januari 1974 yang sering disebut dengan Peristiwa Malari.
Pasca peristiwa Malari, pemerintah menjadi represif terhadap gerakan-gerakan oposisi sehingga kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan fisik pada masa orde baru sudah terdistribusi hingga ke daerah-daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tercatat pun cukup mengesankan. Meskipun demikian porsi hasil pembangunan pada era itu lebih banyak dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu terpolarisasi di wilayah penguasa hingga munculah konglomerasi dan kesenjangan sosial. Artinya pemerataan pembangunan tidak berkeadilan.
Ironis, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan secara serius dan tidak dipersiapkannya penguatan ekonomi dalam negeri yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun di atas fondasi yang rapuh.
Penyebab utama runtuhnya orde baru adalah krisi moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia semakin terpuruk, sedangkan KKN semakin merajalela dan kemiskinan rakyat terus meningkat. Momentum ini menggerakkan mahasiswa untuk melakukan perubahan dengan demonstrasi. Upaya represif yang ditunjukkan pemerintah dengan jatuhnya korban pada peristiwa Trisakti justru semakin menyulut semangat para mahasiswa untuk menuntut Reformasi. Demonstrasi besar-besaran dengan mengusung tuntutan Reformasi merupakan puncak dari ekspresi kekecewaan terhadap ketidakadilan pembangunan nasional oleh pemerintah Orde Baru. Pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.
Orde Reformasi yang tumbuh bersama globalisasi saat ini ternyata tidak sepenuhnya mengambil pelajaran dari kasalahan-kesalahan pemerintahan yang lalu. Padahal dengan gebyar globalisasi tantangan Indonesia justru semakin besar. Sejak akhir tahun 1998 saat akhir pemerintahan Soeharto, hingga masa pemerintahan Megawati, keadilan harus dikorbankan oleh segerbong agenda untuk penyelesaian masalah kronis bangsa-negara, yakni membayar utang, privatisasi, mengejar pemasukan negara, memelihara momentum pertumbuhan, pengurangan campur tangan pemerintah (liberalisasi), menjaga nilai tukar rupiah dsb. Kenyataan itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan paradigma pembangunan nasional.
Fakta yang menjadi bukti ketidakadilan tersebut salah satunya adalah mengenai alokasi & distribusi dana BLBI, Kredit program pemerintah dan proyek-proyek APBN, proyek-proyek BUMN yang sebagian besar untuk pengusaha besar. Setelah kredit macet-pun, pengusaha besar memperoleh keringanan dan pengampunan. Sedangkan alokasi & distribusi BLBI dan kredit program serta APBN untuk sektor kecil-menengah tidak mencapai 20%. Setelah macet, tidak ada keringanan dan dipaksa aset (berupa rumah tinggal) disita dan dilelang.
Kesalahan mendasar dalam Paradigma Pembangunan yang ditetapkan sebagai Strategi dan kesalahan dalam pemikiran yang melandasi pembangunan ekonomi telah ditempuh sejak Orde baru hingga saat ini. Kesalahan terbesar salah satunya adalah kesalahan dalam penetapan strategi-kebijakan pembangunan yang mengorbankan prinsip keadilan dengan menempatkan prioritas pada pembangunan fisik-ekonomi sebagai kaidah dasar. Pembangunan Non-fisik yang bertujuan membawa kemajuan manusia (cerdas,sehat,aman) dan kesejahteraan hanya memperoleh porsi perhatian yang hanya mencukupi untuk manusia Indonesia maju pelan-pelan, dan akibat krisis nasional, bahkan mayoritas rakyat hanya sekadar bertahan hidup.
Paradigma pembangunan yang dianut Indonesia sampai sekarang dan negara-negara lain yang menganutnya dimana terlalu berfokus pada mengejar pertumbuhan ekonomi, dalam tataran internasional paradigma tersebut telah dikritik. Pembangunan jauh lebih luas dari sekadar pertumbuhan (growth). Pembangunan tidak hanya fenomena kuantitatif berupa stabilitas ekonomi makro seperti pertumbuhan yang tinggi, inflasi di bawah 10 % dan tingkat bunga yang rendah, kurs mata uang yang stabil, jumlah devisa yang besar serta berbagai indicator moneter lainnya. Namun Pembangunan juga harus berkaitan dengan indicator kualitatif berupa tingginya kesejahteraan yang dicerminkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang makin rendah serta proses transformasi kualitas masyarakat berupa etos kerja, kecerdasan, produktivitas, efisiensi, kebebasan dan tanggung jawab, hak asasi manusia, keamanan serta cara hidup dan peradaban yang makin tinggi dalam standar dunia modern.
Pada era Reformasi ini suara kekecewaan terhadap pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sudah sering didemonstrasikan di ibukota negara maupun di kota-kota lain di Indonesia. Bahkan ekspresi kekecewaan sudah semakin sporadis dengan aksi terorisme.
C. KEGAGALAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN TERORISME
Fakta sejarah mengenai buruknya sistem manajemen khususnya dalam rangka penyelenggaraan pembangunan telah berdampak pada kekecewaan yang dirasakan mayoritas elemen bangsa yang tidak tersentuh hasil-hasil pembangunan secara adil. Aksi-aksi “perlawanan” terhadap sistem tersebut selalu mewarnai di sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, di era Orde Lama, Orde Baru dan bahkan sampai dengan era Reformasi hari ini.
Kondisi yang semakin memberikan tantangan adalah ketika Orde Reformasi saat ini tampil memimpin proses pembangunan nasional, ekonomi dunia sedang memasuki era baru Globalisasi. Apabila kesalahan manajemen pembangunan terulang pada era ini, risikonya semakin besar karena pertaruhan nasib rakyat di era globalisasi jauh lebih tinggi dengan persaingan yang lebih keras.
Pada dasarnya aksi “perlawanan” tersebut dengan beragam cara dan metodenya merupakan perwujudan dari ekspresi kekecewaan yang diderita akibat ketidak-adilan yang menimpanya. Ted Robert Gurr, seorang sisiolog yang mendalami konflik sosial-politik, menyatakan Teori Deprivasi Relatif yang ditulis di dalam bukunya berjudul Why Men Rebel (1970). Teori Deprivasi Relatif menyatakan tentang kekecewaan akibat adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Perasaan kecewa tersebut berpengaruh terhadap perilaku, sikap, termasuk pandangan politik seseorang atau kelompok yang pada akhirnya akan mengarah pada tindakan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.
Teori Deprivasi Relatif terutama menjelaskan kenapa orang melakukan aksi protes, pemberontakan, terorisme atau perilaku agresif massal lainnya. Aksi yang mewarnai Indonesia sejak masa Orde Lama hingga saat ini yang beberapa diantaranya disebutkan pada uraian Penyelenggaraan Pembangunan Nasional di atas, dapat dijelaskan dengan Teori Deprivasi Relatif ini.
Teori Deprivasi Relatif dikategorikan menjadi dua yaitu:
1. Deprivasi Relatif Egoistik (DRE)
Kategori ini merujuk pada orang yang kecewa ketika dia membandingkan kondisinya dengan orang atau kelompok lain dan mendapati adanya kekurangan dari dirinya dibanding orang atau kelompok lain.
2. Deprivasi Relatif Fraternalistik (DRF)
Deprivasi Relatif Fraternalistik adalah kekecewaan suatu kelompok ketika membandingkan kondisinya dengan kelompok lain. Dalam studi lebih lanjut oleh para sosiolog untuk menguji teori tersebut, terbukti bahwa DRF lebih berpotensi mendorong tindakan ekstrim dan militan dibanding DRE.
Demokrasi yang merupakan wujud kritik atas ortoritas klerikal yang imperialis, dominan, represif dan monolitik sejatinya menawarkan konsepsi ideal yang dapat menjadi jalan mudah untuk mencairkan konflik. Dengan penerapan yang benar secara maksimal dan efektif, demokrasi seharusnya mampu memberi solusi atas beragam kekecewaan atas ketidak-adilan yang dirasakan rakyat.
Namun pada kenyataannya, media dialog dan komunikasi yang seharusnya difasilitasi oleh lembaga wakil rakyat tidak berjalan dengan efektif. Beragam kasus tidak bermoral yang terkuak di DPR semakin memiskinkan kepercayaan rakyat.
Dalam kondisi demikian, rakyat harus berjuang sendiri dengan segala ekspresi. Kekecewaan yang diekspresikan di tengah proses demokratisasi negara Indonesia yang masih 2/3 jalan ke batas aman berdemokrasi ini masih mendapat ruang longgar untuk ter-ekspresi dalam berbagai bentuk bahkan yang mengarah kepada kekerasan dan aksi Terorisme.
Paradigma pembangunan yang dianut Indonesia sampai sekarang dan negara-negara lain yang menganutnya dimana terlalu berfokus pada mengejar pertumbuhan ekonomi, dalam tataran internasional paradigma tersebut telah dikritik. Pembangunan jauh lebih luas dari sekadar pertumbuhan (growth). Pembangunan tidak hanya fenomena kuantitatif berupa stabilitas ekonomi makro seperti pertumbuhan yang tinggi, inflasi di bawah 10 % dan tingkat bunga yang rendah, kurs mata uang yang stabil, jumlah devisa yang besar serta berbagai indikator moneter lainnya. Namun Pembangunan juga harus berkaitan dengan indicator kualitatif berupa tingginya kesejahteraan yang dicerminkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang makin rendah serta proses transformasi kualitas masyarakat berupa etos kerja, kecerdasan, produktivitas, efisiensi, kebebasan dan tanggung jawab, hak asasi manusia, keamanan serta cara hidup dan peradaban yang makin tinggi dalam standar dunia modern.
Kenyataan adanya desakan Globalisasi dan eksistensi paradigma pembangunan liberal dapat merapuhkan ekonomi rakyat dalam negeri dan menggiring bangsa Indonesia menjadi penonton di negeri sendiri. Situasi ini dapat dikaitkan dengan probabilitas peningkatan tensi kekecewaan dimana berdasarkan teori Deprivasi Relatif merupakan faktor mendasar terjadinya aksi-aksi Terorisme.
Kondisi tersebut bukan lagi ada di angan-angan belaka. Jumlah kasus Terorisme semakin meningkat mulai tahun 2000. Peningkatan aksi terorisme berada pada rentan waktu yang sama dengan peningkatan tensi kekecewaan publik terhadap manajemen pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah. Indikator kekecewaan tersebut dapat dilihat dari maraknya demonstrasi, opini publik di media masa dan elektronik serta maraknya kerusuhan sosial.
Pada awal tahun 2011 pemerintah melaporkan pencapaian-pencapaian pembangunan 2010 yang memuaskan. Antara lain pertumbuhan ekonomi sekitar 6%, inflasi 6,28%, kurs rupiah sekitar Rp. 9.000 per dolar AS, jumlah devisa yang terbesar sepanjang sejarah bangsa sekitar US$95 miliar, IHSG sekitar Rp. 3.700 serta outstanding perbankan sekitar Rp.2.700 triliun ditambah perbankan syariah sekitar Rp.70 triliun.
Kemiskinan turun dari sekitar 14,5% menjadi 13,3% atau sekitar 31,5 juta jiwa. Pengangguran dari sekitar 10% menjadi 9%. Khusus untuk dua hal terakhir (kemiskinan dan pengangguran) harus mendapat catatan khusus. Kemiskinan yang garisnya sekitar Rp. 215.000 per bulan sebagai pendapatan seharusnya dikategorikan sebagai extreme poverty (melarat). Karena mereka yang berpendapatan sekitar Rp. 300.000 per bulan saja hidup dengan rumah hamper roboh, beralaskan tanah, dan terkadang makan hanya sekali sehari. Bahkan menurut Bank Dunia kategori penduduk miskin adalah mereka dengan penghasilan US$2 per hari atau sekitar Rp. 540.000, maka dengan standar tersebut akan lebih realistis jika sekitar 49% dari penduduk Indonsia (sekitar 116 juta jiwa) tergolong miskin.
Juga masalah penganggur terbuka yang diukur bekerja hanya dengan 1 jam seminggu dinilai terlalu longgar. Belum lagi setengah penganggur dan penganggur tersembunyi yang kesemuanya sekitar 30%. Jadi problem pengangguran masih lebih dari 42 juta jiwa.
Kekecewaan muncul di tengah publik karena jarak antara harapan dan kenyataan masih jauh bahkan menjauh. Pemerintah ngotot dengan seluruh pencapaian numerik yang membaik, tetapi publik tidak merasakan perubahan substantive. Laju pertumbuhan ekonomi yang membaik dan membesar dalam hitungan pemerintah tidak menyentuh perubahan substantif di bidang lapangan pekerjaan dan pengangguran serta jumlah orang miskin. Dan disinilah, ketika banyak pengangguran dan orang miskin, kaderisasi terorisme semakin subur.
D. URGENSI UPAYA REORIENTASI MENUJU SISMENNAS YANG BERKEADILAN
Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Penyelenggaraan Pembangunan Nasional telah mengalami kegagalan dengan masalah utama yaitu berjalannya Sistem Manajemen yang tidak berkeadilan. Hasil dari penerapan sistem yang selama ini dijalankan adalah rapuhnya ekonomi dalam negeri yang juga berdampak pada tingginya kesenjangan sosial-ekonomi. Pada situasi ini kekecewaan publik akan semakin mendorong pada ekspresi-ekspresi dalam aksi kekerasan dan melemahkan ketahanan nasional.
Sistem Manajemen Nasional merupakan fondasi dari keseluruhan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi penyelenggaraan pembangunan. Dengan perbaikan pengelolaan menjadi Sistem Manajemen yang berkeadilan dapat menjadi kunci dari masalah berantai yang berujung pada Terorisme dan aksi lainya yang dapat mengancam Ketahanan Nasional.
Eksistensi globalisasi saat ini menuntut dipercepatnya upaya-upaya perbaikan sistem manajemen nasional khususnya dalam fungsi Penyelenggaraan Pembangunan.
Penyelenggaraan Pembangunan Nasional dengan Sismennas yang berkeadilan akan mengahsilkan pemerataan hasil-hasil pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Konsekuensi dari perhatian terhadap pembangunan non-fisik salah satunya adalah keterlibatan rakyat secara merata dan aktif dalam roda perekonomian di tengah globalisasi. Hal ini dengan sendirinya akan memperkuat Ketahanan Nasional sekaligus menutup kesempatan berkembangnya kaderisasi teroris di Indonesia.
April 6, 2011
Categories: Uncategorized . . Author: prakosonic . Comments: Leave a Comment
prakosonic
